Kata Amran, kalau hal ini tidak diindahkan, mau diraruh ke mana wajah hukum kita di Indonesia?, apakah akan berlaku secara kolektif atau personalia atau hanya kelompok kelas bawah saja yang bisa terproses.
“Kemudian untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM RI juga, kami sudah memasukkan beberapa berkas bukti agar dilakukan pembekuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) 2022 dan menolak RKAB PT. TMM di tahun 2023,”
“Kami tak akan berhenti melakukan aksi protes dan gerakan ketika hal ini dapat di penuhi,”pungkasnya.
Sampai berita ini, ditayangkan wartawan fajar.co.id, masih berusaha mengkonfirmasi dugaan tersebut kepada pihak perusahaan PT. TMM.(IMR/FNN).
