FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan kegiatan “BSK Policy Talk” dalam rangka Peringatan Hari Bhakti Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM yang dihadiri Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baik dari Pegawai BSK Kumham serta Kantor seluruh wilayah Kemenkumham Indonesia dan juga Komunitas Kumham Muda dari seluruh kantor wilayah secara hybrid, Rabu (21/2).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Rizky Argama dari STIH Indonesia Jentera atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan dan Dr. Budiati Prasetiamartati dari Ocean Program Director Konservasi Indonesia dan dipandu oleh Dr. Y.Ambeg Pramarta Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM. Dan kegiatan dilaksanakan di Aula Kebijakan Hukum dan HAM Lantai 8.
Pada tahun 2022 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Kemenkumham sebesar 25,56 dari skala 100, sedangkan pada tahun 2023 IKK Kementerian Hukum dan HAM digawangi oleh Badan Strategi Kebijakan meroket menjadi 81.04 dari skala 100, terdapat peningkatan yang sangat tajam terhadap kualitas kebijakan di lingkungan Kemenkumham.
“Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM tidak hanya sekedar nama, namun merupakan badan yang benar-benar strategis, harapannya ke depan akan ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berkualitas namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Gama sebagai closing statement pada kegiatan ini.
Dia juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan subjek perubahan dan bukan objek, dalam hal ini peran BSK sebagai Policy entrepreneur itu sangat penting. Penting untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan kaum marjinal untuk bisa memastikan bahwa model Kebijakan yang nantinya disusun adalah memang berdasarkan kondisi lokalitas dimana kebijakan itu disusun.
