Wabup Konsel Sidak Galangan Kapal yang Diduga Ilegal di Pesisir Moramo Utara

Rabu, 4 Agustus 2021 08:40

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KONAWE SELATAN – Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid belakangan ini intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa wilayah pesisir di Kecamatan Moramo Utara.

Dari pengamatannya Konsel dua ini, menilai ada potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diraup dari beroperasinya galangan kapal (dok) di wilayah Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara yang statusnya belum jelas, ilegal atau sudah berizin.

Dalam sidaknya yang dilakukan bersama instansi teknis Pemkab Konsel, Wabup Rasyid secara insidentil mendapati aktivitas perusahaan yang diduga galangan kapal atau dok “ilegal” di wilayah itu.

Wabup Rasyid mengaku pihaknya ingin pengusaha-pengusaha pemilik dok inj punya kontribusi nyata untuk daerah. Pasalnya dirinya menilai jangan sampai daerahnya hanya dieksploitasi dari sisi sumber daya alamnya, tapi dirugikan dari sektor pendapatan daerah.

“Kita juga harus menghitung berapa kerugian daerah dari kegiatan ini yang berdampak pada lingkungan dan biota laut, nah ini harus dikaji dengan baik. Sehingga kita ingin semua bisa terpenuhi, misalnya dari sisi investasi, juga penjagaan lingkungan biota laut bisa tetap lestari, juga bisa membantu pendapatan daerah,” pintanya dalam rilis yang diterima fajar.co.id, Rabu (4/8).

Ia berharap agar ada saling keterbukaan. Supaya jelas ada kontribusi untuk Konsel. Ia menilai tidak boleh ada pembiaran. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan rapat teknis di tingkat Pemda Konsel.

“Kita akan buatkan simulasi apa-apa yang harus dihitung oleh Pemda, apa yang harus kita lakukan nanti saat koordinasi dengan instansi vertikal, maupun Pemerintah Provinsi. Menurut kami ini ilegal dan ini menyalahi aturan, makanya kita masih mau koordinasikan dengan pihak terkait,” jelasnya.

Dalam sidak perdana pekan lalu Wabup Rasyid mengatakah sudah masuk kroscek. Pemahamannya itu adalah kegiatan pengangkutan suplit dan batu rompong namun ternyata faktanya dilapangan banyak kapal yang lagi diperbaiki.

“Ini semacam galangan kapal atau dok. Disana memang tergambar bahwa ada sekitar 10 kapal tongkang kapal pemuat ore nikel lagi perbaikan,” ungkapnya.

Pasangan H Surunuddin Dangga itu menilai, sejauh ini pihaknya belum pernah mengetahui secara resmi jika ada perusahaan galangan kapal yang beroperasi di wilayah itu. Bahkan sepengetahuannya, laporan dari DPM-PTSP Konsel itu yang sementara pengurusan lima perizinan usaha galangan kapal, namun baru akan dirampungkan tahun ini.

Itu kontradiktif dengan fakta dilapangan yang ia temukan bahwa dok tersebut sudah lama beroperasi, yakni sejak maraknya pertambangan nikel di Sultra.

Informasi warga sekitar, sudah lama usaha dok itu beroperasi. Namun, diakui Wabup pihaknya tidak bisa gegabah karena adanya keterbatasan kewenangan dimana regulasi telah mengatur wilayah pesisir laut itu dari titik 0-12 mil itu kewenangan Provinsi. Sementara kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya di wilayah darat.

“Ini yang akan jadi bahasan kami selanjutnya. Koordinasi akan kami lakukan dengan Pemerintah Provinsi yakni Gubernur bahkan dengan pihak kesyahbandaran baik itu yang ada di Lapuko dan juga di Kendari. Kami akan betul-betul memastikannya. Mengenai Iklim investasi, juga kami akan sedemikian mungkin jaga agar termasuk didalamnya pengusaha dibidang perkapalan baik tongkang maupun tugboat. Namun kembali lagi, kami berharap ada keuntungan yang juga bisa Pemda raih atas nama kesejahteraan masyarakat di Konawe Selatan,”pungkasnya.(ismar/FNN)

Komentar

VIDEO TERKINI