“Saya juga memberi gambaran untuk Kota Kendari, di awal September, kami minta BMKG untuk membuat laporan tentang kondisi cuaca wilayah Kota Kendari. Sehingga Pj. Wali Kota Kendari mengeluarkan surat edaran kewaspadaan kepada masing-masing Camat dan Lurah terkait ancaman bencana Kekeringan. Di pertengahan Oktober, ketika ekskalasi ancaman bencana ini semakin meluas. Pj. Wali Kota menyampaikan untuk kami mengadakan rapat di tanggal 12 Oktober, waktu itu masih sibuk-sibuknya kita dengan kegiatan Bulan PRB, Pj. Wali Kota memimpin rapat untuk membahas tentang status apapun kondisi pada saat tanggal 12 Oktober 2023 itu,”bebernya.
Sambung mantan Kadis Kominfo Kota Kendari ini, bahwa berdasarkan laporan masyarakat sudah mulai banyak keluhan akan kekurangan air bersih, kemudian kekeringan di persawahan Amohalo yang sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah mengalami gagal panen.
“Sehingga berdasarkan rapat pada tanggal 12 Oktober 2023, kami menetapkan status siaga darurat bencana sesuai SK Wali Kota yang sudah kami sampaikan tadi. jadi baru berlaku beberapa hari. Karena yang kita juga lihat, bahwa didalam pedoman penetapan status kondisi siaga darurat bencana ini, juga agak-agak banyak persyaratannya, termasuk kalau penetapan darurat itu, saya lihat dia harus mengancam kehidupan dan penghidupan, dan ini harus terpenuhi dua-duanya. Jadi saya masih (siaga) walaupun memang sudah mengancam penghidupan, artinya sudah banyak kehidupan di masyarakat, mungkin yang terancam disitu, atau bahkan sudah terganggu, tetapi saya memang, saya anggap belum menetapkan status tanggap darurat, kita cukup masih siaga,”terangnya.
