Lanjutnya, khusus untuk Sultra, ada beberapa yang menjadi program strategis Presiden, termasuk diantaranya adalah kami juga kemarin dari Pulau Labengki.
“Dan ternyata di Sultra ini, kita ada obyek wisata yang luar biasa, luar biasa, merinding saya punya bulu badan,”
“Alhamdulillah, dan difasilitasi juga oleh pemerintah daerah sehingga masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah tentang eksplorasi terkait dengan obyek wisata yang luar biasa di Pulau Labengki, kami datang kesana, bermalam sehingga setelah itu kita bicarakan dengan pak Bupati karena pemerintah mengalokasikan anggaran belanja negara yang luar biasa dan sangat banyak untuk pariwisata,” jelasnya.
Lanjutnya lagi, disamping itu di Konawe Utara, juga kami mendapatkan laporan dari tahun 2019 sampai 2021 kalau nda salah, ada sekitar 16 atau 14 surat-surat yang secara resmi masuk ke Kantor Staff Presiden tentang persoalan tenaga kerja yang setelah Mahkamah Agung membuat keputusan inkrah terhadap 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) , ada banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
“Tapi yang kami konsen adalah memang izin itu bisa keluar dari pemerintah dari negara tapi lahan itu, bukan lahan tidak bertuan, lahan itu adalah lahan masyarakat, sehingga siapapun atau sehebat apapun orang yang dapat izin tersebut, musti ada pemberitahuan kepada masyarakat pemilik lahan,” terangnya.
“Dengan keputusan inkrah itu, maka ia dalam masa yang cukup lama, tanah-tanah itu atau lahan-lahan itu tidak dioperasikan, sehingga banyak yang masuk dan macam-macam, dan kami sudah melaporkan itu juga,” imbuhnya.
