Lanjutnya, kemudian ada dua hal lagi disana, terkait tenaga kerja bongkar muat (TKBM), baik dari Koperasi Bahari dan Koperasi Mandiri, dan terkait konsesi lain sebagainya.
“Inilah salah satu kenapa yang saya sebut sebagai program jitu yang disiapkan oleh Kantor Staff Presiden melalui Kepala Staff Bapak Moeldoko, sehingga kita bisa lihat langsung, mungkin kalau kita dengar laporan-laporan itu, enak, indah dan bagus, tapi dengan ini kita bisa melihat dengan mata kepala ini, seperti kemarin itu, luar biasa Kota itu, penuh dengan debu, kemudian tumpukan-tumpukan batu bara yang kalau datang angin itu, habis semua masuk ke rumah-rumah masyarakat, dan kalau kita dua hari disitu, nda sanggup kita, karena semua orang berdebu di situ,” jelasnya lagi.
Kata Ali Mochtar Ngabalin, bahwa sewaktu kami ada disana, ada demonstrasi yang tuntutannya, minta supaya cepat, tapi demonya mereka ke Antam kalau nda salah, artinya apa, teman-teman sekalian presiden Joko Widodo mengeluarkan syarat surat keputusan untuk memberikan kewenangan di periode kedua ini adalah menjadikan Kantor Staf Presiden sebagai Delivery unit yang bekerja untuk melakukan the bottle making, dimana-mana pekerjaan-pekerjaan program strategis presiden yang tersumbat, kalau kami dapat laporan atau kami langsung turun seperti ini, insya Allah kami lakukan dengan cepat dan tepat.
“Makanya tadi saya langsung kontak pak Erick, kalau tambang itu milik BUMN, apa masalahnya, saya lapor langsung ke Menterinya, Pelindo apa masalahnya, apakah tanah itu mau hibah, atau kalau tidak ada uang pemerintah kota, pakai APBN, atau kalaukah dihibah atau gimana deh, asal jangan, ini barang macet, karena kita sudah capek dengan masalah-masalah mangkrak,” imbuhnya.
