Kondisi tersebut sangat berbanding terbalik, dengan besarnya potensi sumber daya ekonomi, khususnya kelautan dan perikanan di setiap wilayah Provinsi Kepulauan,” tutur Gubernur Ali Mazi.
Potensi-potensi di daerah kepulauan jika dikelola secara optimal, niscaya mendatangkan memakmurkan bagi masyarakat. Namun hal itu terkendala karena belum adanya regulasi tepat mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah kepulauan, dan masih minimnya dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan untuk daerah kepulauan.
Untuk itu, Ketua BKS Provinsi Kepulauan, Ali Mazi meminta seluruh gubernur daerah kepulauan, untuk memperkuat kembali komitmen dalam bergerak secara kolektif melakukan langkah-langkah nyata yang mempunyai daya dorong lebih kuat untuk percepatan pembahasan dan pengesahan RUU DK.
Apalagi RUU DK sudah beberapa kali masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI, tetapi belum juga dibahas dan disahkan, demi menjawab persoalan ketimpangan pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah kepulauan.
“Kita dapat bersama-sama segera menghadirkan pemerataan pembangunan yang memajukan dan menyejahterakan seluruh masyarakat di daerah kepulauan. Sekaligus secara umum untuk mendukung kemajuan pembangunan NKRI tercinta,” pungkas Gubernur Ali Mazi. (kp/fajar)
