Pj Gubernur Rekomendasikan Realokasi Anggaran Rumah Dinas Gubernur Sultra Untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Sultra

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen. Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sultra di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (25/9).

Dalam acara ini, Pj. Gubernur menyampaikan rekomendasi terkait prioritas program dan kegiatan atau sub kegiatan yang akan dimasukkan dalam Raperda Perubahan APBD 2023.

Pj. Gubernur mengawali sambutannya dengan menjelaskan kronologis pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023. Hal ini berdasarkan arsip laporan hasil pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai perubahan KUA dan PPAS 2023.

“Dalam arsip laporan hasil pembahasan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sultra, kami juga menemukan bahwa rincian belanja sebagaimana tercantum dalam dokumen PPAS akan menjadi lampiran dari nota kesepakatan yang akan ditandatangani antara Pj. Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Sultra,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa perubahan belanja daerah akan difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target Pembangunan Nasional, sesuai arahan Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Pembangunan Provinsi Sultra yang tercantum dalam RPJMD Sultra tahun 2018-2023.

“Oleh karena itu, fokus dan prioritas program dan kegiatan atau sub kegiatan yang akan dimasukkan dalam Raperda Perubahan APBD 2023 terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
bersifat fisik Peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan di lingkup Pemprov Sultra, dengan upaya mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan, Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, termasuk bangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan di lingkup Pemprov Sultra, dengan upaya mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi, serta perpustakaan nasional,”jelasnya.

  • Bagikan